Indonesia Darurat Keamanan Siber, Pakar ITB Ungkap Penyebab Kebocoran Data
23 Okt 2026 · Sumber: detik.com
Kasus kebocoran data dan serangan siber di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pakar teknologi informasi menilai kondisi ini dipicu oleh lemahnya kesiapan sistem keamanan siber nasional di tengah masifnya transformasi digital.
Transformasi Digital yang Mendahului Keamanan
Profesor dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Suhono Harso Supangkat, menyoroti bahwa pertumbuhan layanan digital di sektor pemerintahan maupun swasta belum diimbangi penguatan keamanan yang memadai. Menurutnya, banyak institusi lebih memprioritaskan kecepatan layanan dibanding membangun arsitektur keamanan dan manajemen risiko siber sejak awal.
Sejumlah sistem elektronik, kata dia, masih dibangun tanpa pendekatan keamanan sejak perancangan, sehingga rentan dieksploitasi pelaku kejahatan siber. Tingkat kematangan keamanan siber nasional juga dinilai masih rendah karena banyak organisasi belum memiliki petugas keamanan informasi, tidak rutin melakukan uji keamanan, dan belum menerapkan standar modern seperti zero-trust.
UU PDP yang Belum Optimal
Ia turut menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dinilai belum berjalan maksimal. Meski regulasi telah berlaku, pelaksanaan di lapangan masih terkendala aturan teknis yang belum lengkap, belum terbentuknya otoritas pengawas independen, serta minimnya penerapan sanksi. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, efek jera dinilai sulit tercipta.
Langkah yang Perlu Diambil
Beberapa langkah strategis dinilai mendesak. Pertama, membentuk otoritas perlindungan data independen dengan kewenangan pengawasan, investigasi, dan penjatuhan sanksi. Kedua, mewajibkan standar keamanan minimum nasional bagi seluruh pengelola data, termasuk audit keamanan tahunan dan kewajiban pelaporan insiden maksimal 72 jam. Ketiga, membangun pusat ketahanan siber nasional berbasis kecerdasan buatan untuk deteksi dini dan respons real-time.
Apa yang Bisa Dilakukan Masyarakat?
Di luar aspek kelembagaan, masyarakat juga punya peran penting. Banyak kebocoran berawal dari kelalaian pengguna dan serangan rekayasa sosial. Karena itu, kebiasaan seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, mengaktifkan verifikasi dua langkah, serta berhati-hati terhadap tautan mencurigakan menjadi langkah sederhana yang berdampak besar.
Dengan kombinasi teknologi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, kebocoran data diharapkan bisa ditekan secara signifikan dan berkelanjutan.
Sumber: detik.com
Artikel ini bagian dari Percaya Cuan — portal edukasi digital Indonesia.